Berita Harian Jatim

Kategori: Ekonomi & Bisnis

Ekonomi dan Bisnis

  • Ratusan Buruh Rokok Lokal Berikan Dukungan Moral Kepada Bea Cukai Madura”

    Pamekasan. Berita_harianjatim, 25/05/2023. Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Petani dan Buruh Tembakau Madura ( APBTM) didepan kantor bea cukai Madura pada hari kamis (25/05/2023) berjalan damai dan Aman.

    Dalam aksi tersebut, Imam Turmudzi selalu koordinator aksi menyampaikan aspirasi para buruh dan petani tembakau Madura. Iya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bea Cukai Madura yang mana selama ini telah banyak melakukan pembinaan kepada para pengusaha rokok lokal di Madura.

    Imam juga menambahkan, “bahwa sejatinya kinerja Bea Cukai Madura selama ini sudah cukup bagus dan luar biasa. Penegakan jalan, dan penerimaan negara dari sektor cukai di Madura setiap tahun meningkat hingga 30 persen”, Pungkasnya.

    Sementara itu, Junaidi, salah satu perwakilan buruh rokok lokal madura mengatakan, “kalau perusahaan rokok lokal itu dihabisi bukan dibina, maka dapat dibayangkan bahwa kami akan kehilangan pekerjaan, dan tidak bisa membiayai kuliah anak-anak kami yang sedang kuliah. Dan pada akhirnya anak-anak kami akan menjadi oknum aktivis juga. Hal itu sangat tidak kami harapkan terjadi pada anak-anak kami”.Tandasnya (fahil)

  • Koperasi Syariah Nuri Hibahkan Rumah kepada Adam, Tangis Keluarga Pecah

    Banyuwangi, BeritaHatianJatim.com | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur terus berupaya mewujudkan kesejahteraan umat.

    Salah satu upaya yang dilakukan oleh koperasi syariah di Jawa Timur ini adalah dengan pemberian rumah berkah kepada masyarakat yang layak menerimanya melalui unit kegiatan sosialnya.

    Hingga kini sudah belasan rumah yang dibangun dan dihibahkan kepada masyarakat.

    Pemberian rumah berkah terus dilakukan oleh pengurus KSPPS NURI JATIM dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan manfaat khususnya kepada anggota maupun kepada masyarakat secara umum dan hal itu tentu dalam meningkatkan prestasi yang telah diterima dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

    Program bedah rumah merupakan program unggulan yang dimiliki KSPPS NURI JATIM di bidang sosial.

    Saat ini, rumah berkah yang diresmikan pada hari Kamis (23/12) merupakan kegiatan hibah rumah berkah kesebelas yang diberikan kepada Bapak Adam yang beralamat di Dusun Barurejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Forkopimca Kecamatan Kalibaru dan tokoh-tokoh sekitar.

    Adam, sapaan akrab penerima bedah rumah kesebelas dari KSPPS NURI JATIM menerima rumah siap huni yang diberikan dalam rangka peringatan harlah ke-13 KSPPS NURI JATIM. Sebelumnya, Adam dan keluarganya tinggal di rumah tua yang hampir roboh. Kondisinya menjadi perhatian warga sekitar sehingga Baitul Maal Nuri (BMN) langsung sigap membedah rumahnya.

    Achmad Mukhlisin dalam sambutannya saat acara peresmian mengatakan bahwa terwujudnya program sosial berupa pemberian rumah berkah karena ada semangat gotong royong dari anggota KSPPS NURI JATIM, donatur dan masyarakat sekitar yang kemudian dikelola oleh Baitul Maal Nuri sebagai unit program sosialnya.

    “Atas dasar semangat gotong royong dari anggota, donatur dan masyarakat bersama Baitul Maal KSPPS Nuri Jawa Timur menyisihkan bantuan berupa dana dan juga barang yang di galang dari nol, Alhamdulillah hari ini terwujud rumah berkah yang insyaallah menjadi jawaban kebaikan khususnya keluarga bapak Adam”. Ungkap Mukhlisin dalam sambutannya.

    Mukhlisin, sapaan akrabnya berharap bahwa rumah berkah yang diberikan kepada Bapak Adam dapat memberikan kenyamanan untuknya dan keluarganya serta menambah ketaatannya kepada Allah.

    “Semoga hunian ini memberikan kenyamanan untuk keluarganya dan menambah ketaatan kepada Allah, dan semoga setiap kebaikan bapak Adam dan keluarganya mengalir keberkahan kepada para donatur”. Tambahnya

    Tangis bahagia pun pecah dari keluarga Bapak Adam saat Pengurus dan Pengawas KSPPS NURI JATIM yang juga didampingi oleh perwakilan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi memberikan kunci rumah secara simbolis.

    (Akh/Abr)

  • Harga Tembakau Di Gudang Mencekik, Petani Menjerit, Ketua LPPK (Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen) Pamekasan Angkat Bicara

    BeritaharianJatim, 01/08/2021. Pamekasan – Kota Pamekasan Madura sebagai salah satu centra penghasil produk tembakau dengan kualitas tidak diragukan lagi seharusnya menjadikan petaninya makmur dan sejahtera dengan hasil tani tembakaunya, jenis tembakau dari salah satu kota di pulau garam tersebut dari tahun ke tahun selalu menjadi primadona hingga menjadi salah satu produk unggulan bagi beberapa pabrik rokok terkenal di Indonesia, namun kejayaan produk tersebut justru berbanding terbalik dengan kehidupan para petaninya

    Petani tembakau di wilayah Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengeluh dan merasa rugi, sebab, tembakau yang diharapkan bisa dijual dengan harga mahal tersebut, dihargai murah oleh pabrikan.

    Masyarakat petani tembakau di Madura khususnya di Pamekasan mengalami kerugian karena hasil panen mareka banyak yang tidak laku walaupun dikirim ke gudang, kalaupun laku harga yang di dapat sangat murah berkisar dari 17 RB per kilo, belum lagi masih dilakukan pemotongan timbangan sampai 3 kg di gudang. Padahal di perda sudah diatur, bahwa pengambilan atau pemotongan timbangan tersebut maksimal 2 kg

    BEP (break Event Poin) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk tahun ini yaitu 31.545 untuk tembakau sawah, 39.661 untuk tembakau Tegal, dan 40.450 untuk jenis tembakau gunung, namun mayoritas masyarakat yang menjual tembakaunya ke gudang hanya mendapatkan harga dibawah BEP

    Munir selaku ketua paguyuban petani tembakau Madura meminta Bupati Pamekasan, H Baddrut Tamam untuk menepati janjinya, tidak hanya itu, menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat juga harus bertanggung jawab dengan adanya harga tembakau yang murah tersebut.

    “Kalau sudah demikian, kepada bapak Bupati Pamekasan, Ajunan(anda) sudah gagal janji, DPRD dan Ketua DPR sudah tidak berfungsi lagi, maka dari itu lebih baik tutup saja semua gudang di Pamekasan terutama gudang besar seperti kuasa pembelian gudang djarum dan kuasa pembelian gudang garam dan gudang lainya karena tidak sesuai dengan harga rokoknya yang dijual dipasaran, yang sekarang meroket mahal, biarkan tembakau petani di simpan di rumah masing- masing,” kesalnya.

    Menanggapi hal tersebut, ketua Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen (LPPK) Pamekasan Herman Felani angkat bicara, hari ini kami menerima pengaduan dari masyarakat yang di wakili oleh ketua peguyuban petani tembakau Madura, Mohammad Munir terkait beberapa temuan pelanggaran terhadap peraturan daerah (PERDA) tata niaga Tembakau kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh pengusaha/pihak penerima kuasa pembelian pabrikan rokok skala besar. Ini sangat perlu serius kita sikapi karena tindakan pengusaha nakal tersebut mengakibatkan kerugian yang meluas dirasakan oleh masyarakat Pamekasan pada khususnya, apalagi praktek-praktek tersebut di tenggarai bukan hanya di musim tahun ini saja tapi sudah berjalan cukup lama, namun yang sangat mengherankan kenapa hal seperti ini terjadi seakan akan tidak ada pihak yang berwenang melakukan upaya menindak. Faktanya bertahun-tahun masyarakat bawah dirugikan Tampa ada pembelaan terutama pihak yang berwenang.
    Oleh karena hal tersebut kami DPD LPPK Kabupaten Pamekasan berkomitmen bersama rakyat akan berusaha membongkar segala kebusukan pengusaha-pengusaha Tembakau yang telah banyak merugikan masyarakat, termasuk oknum pihak yang berwenang yang seakan-akan tutup mata terhadap perkara tersebut, bukannya memberdayakan petani tembakau tapi malah menjajah masyarakat kecil yang selama ini banyak berharap terhadap pertanian Tembakau sebagai komiditas unggulan masyarakat Pamekasan.
    Dalam materi pengaduan masyarakat kepada LPPK, juga ditemukan bukan hanya kesalahan administrasi tapi ada indikasi tindakan Pidana.
    Berdasarkan UU NO 8 tahun 1999 Pasal 4 tentang Hak-hak Konsumen, jelas kita temukan indikasi tindakan melawan hukum. Hal tersebut akan kami kawal sampai ke akar-akarnya. Tutupnya”.
    (Dd).

  • Begini Cara Dapatkan Endorse Gratis Koperasi Syariah Nuri

    Pamekasan – BeritaHarianJatim : Pandemi Covid-19 belum juga berakhir di dunia, termasuk di Indonesia.

    Hingga saat ini, banyak masyarakat mengalami dampak dalam sektor ekonomi. Khususnya yang menjalankan usaha produksi, penjualan dan jasa.

    Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur ikut terpanggil dalam rangka membantu masyarakat untuk membangkitkan ekonominya.

    Salah satu gagasan koperasi syariah di Jawa Timur ini adalah dengan memberikan program endorse gratis terhadap usaha anggotanya.

    “Kami ikut ambil bagian untuk membantu bangkitnya kembali ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan cara endorse gratis terhadap usaha masyarakat yang sudah bergabung menjadi anggota di koperasi kami”. Tutur Mukhlisin kepada BeritaHarianJatim.com (16/8/2021)

    Untuk mendapatkan endorse gratis dari Koperasi yang lahir dari kaum santri alumni Darul Ulum Banyuanyar ini terbilang cukup mudah. Masyarakat cukup bergabung menjadi anggota dan mengirim data usaha seperti nama usaha, nomor kontak dan alamat usaha pada nomor WhatsApp yang sudah ditentukan yaitu 0819-0444-2333.

    Setelah masyarakat mengirim data, admin langsung melakukan desain gambar dan mempostingnya di akun media sosial milik koperasi yang sudah diikuti oleh ribuan orang.

    Akun media sosial KSPPS NURI JATIM dalam beberapa hari ini selalu memperbaharui postingannya dengan konten produk usaha anggotanya.

    Sebagai informasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM) adalah Koperasi Besar di Jawa Timur yang sudah memiliki sekitar 36 ribu anggota dan telah berkali-kali mendapat penghargaan sebagai koperasi berprestasi baik dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

     

  • Pulihkan Ekonomi di Masa Pandemi, Koperasi Syariah Nuri Bantu Endorse Usaha Anggotanya di Media Sosial

    Pamekasan, BeritaharianJatim: Pandemi covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu dampak dalam sektor ekonomi di masyarakat adalah melemahnya daya beli.

    Di masa pandemi ini, covid telah berdampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat, termasuk anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah NURI Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM).

    KSPPS NURI JATIM memiliki sekitar 36 ribuan anggota di Jawa Timur. Sebagian besar usahanya adalah UMKM, pertokoan dan jasa.

    “Koperasi kami memiliki sekitar 36 ribu anggota di provinsi Jawa Timur. Sebagian besar dari mereka adalah pelaku UMKM, pertokoan dan jasa. Saya yakin beberapa dari mereka mengalami dampak covid 19 ini”. Tutur Presiden Direktur KSPPS NURI JATIM, Achmad Mukhlisin.

    Melihat dari kondisi beberapa usaha anggota koperasi yang ia pimpin mulai tidak stabil. Ada yang omsetnya menurun dan bahkan ada yang usahanya tidak jalan, Koperasi yang lahir dari kaum santri ini membuat program Endorse Gratis terhadap usaha anggotanya.

    “Sebagai bentuk solidaritas kami selaku pengurus dan pengelola di koperasi kami, maka kami punya inisiasi untuk memulihkan ekonomi masyarakat khususnya anggota KSPPS NURI JATIM untuk mempromosikan produk dan usaha anggota di akun media sosial koperasi kami melalui program ENDORSE GRATIS”. Tambah pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

    Untuk usaha yang dapat di-endorse di media sosial milik KSPPS NURI JATIM adalah usaha milik anggotanya. Jika sudah terdaftar, anggota tinggal mengirim nama anggota, nama usaha, alamat usaha, nomor handphone dan foto usaha atau produknya.

    Setelah dilaunchingnya program endorse gratis, anggota menyambut dengan gembira. Terbukti sudah puluhan jenis usaha diendorse di beranda media sosial milik KSPPS NURI JATIM.

    Program endorse gratis ini menurut Mukhlisin bisa memberikan sumbangsih dan solidaritas untuk pemulihan ekonomi anggotanya sehingga yang selama ini mereka menjalankan usahanya secara luring kini sudah bisa dipasarkan melalui media daring.(Bkr/AKh)

  • Carut Marut Problem BPNT Kabupaten Pamekasan Ibarat Perampokan Di Siang Bolong

    BeritaHarianJatim, Pamekasan – 02/08/2021

    seperti tidak berkesudahan, problem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten pamekasan Madura terus mengalami perubahan dan terkesan termodifikasi, anehnya problem yang ada tersebut juga terkesan dibiarkan oleh Dinas terkait yang seharusnya menjadi pengawas dalam urusan BPNT sehingga KPM benar benar mendapatkan pelayanan yang baik, baik dari tekhnis pendistribusian maupun dari kualitas bahan pangan yang disalurkan, Selasa 02/03/2021

    Dari hasil investigasi dari berbagai sumber, beragamnya persoalan BPNT mulai dari dugaan keterlibatan oknum kepala desa, perangkat, pendamping dalam hal pendistribusian, penunjukan agen, kualitas bahan pangan beras sampai suplier beras yang tidak mempunyai legalitas perizinan sesuai ketentuan

    informasi dari rekan media, di desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, justru kepala desa malah menyalahi aturan dan petunjuk teknis karena Kepala Desa ikut campur dan mengendalikan semua agen yang ada

    Akibatnya apa yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai dengan harga pasaran. Sebab pada bulan terakhir, KPM menerima beras sebanyak 15 kg dan telur 15 Butir. Hal tersebut jika ditotal, berada dikisaran harga Rp 175 ribu

    Sementara harga pasaran paling tinggi, jadi ada sisa Rp 25 ribu lebih dari total nominal 200 yang masuk ke rekening KPM.

    “Terakhir KPM Menerima Beras 15 kg dan telur 15 Butir,” kata salah satu agen E- Warung di desa tersebut

    Selain itu agen mengaku hanya menyalurakan apa yang jadi perintah Pemdes lalu keluarga penerima mamfaat (KPM) mengambilnya ke toko kelontong.

    Terkait harga, dirinya mengaku tidak tau. Ia hanya menyalurkan apa yang telah diperintah pemdes.

    “Masalah harga saya tidak tau, saya hanya dianterin oleh pihak kades dan melayani KPM, masalah harga yang tau hanya kades,” tuturnya.

    Persoalan berbeda justru terjadi di daerah blumbungan kecamatan larangan, bahan pangan beras yang di distribusikan ke salah satu agen oleh suplier justru di distribusikan oleh UD yang di duga abal abal dan tidak mempunyai nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu kabupaten pamekasan, beras dengan nama ikan tarung kemasan 15 kg tersebut UD nya tidak ada nomor TDP nya sehingga jelas itu melanggar pedum yang ada, sementara agen saat di konfirmasi media mengaku tidak tahu menahu terkait akan hal itu

    Sementara itu salah satu suplier beras yang ada di kabupaten Pamekasan Ishaq mengungkapkan bahwa hal semacam itu sudah lama terjadi bahkan hampir terjadi di semua agen yang ada di kabupaten Pamekasan ini

    “Ini sudah lama terjadi hal seperti ini, kepala desa seharusnya tidak ikut campur malah ikut campur, kalau mau jadi kepala desa ya jadilah kepala desa yang benar, jangan mengurusi BPNT, ungkapnya

    Suplier yang berdomisili di kelurahan Bugih tersebut bahkan menambahkan bahwa apa yang terjadi sekarang ibaratnya seperti perampokan disiang bolong

    “Bukan hanya itu, ada suplier yang tidak punya izin usaha, dia mensuplai beras ke agen agen padahal UD nya abal abal dan tidak ada izinnya, ini kan seperti perampokan disiang bolong kalau seperti ini, artinya mereka enak enakan melakukan itu tetapi mangkir dari kewajiban membayar pajak, tidak mau mengurusi izin usahanya, padahal saya selaku suplier bahan pangan BPNT ya punya izin sebagai suplier disamping UD saya juga sudah terdaftar dan ada nomor TDP nya”

    “Liat saja saat ada pencairan BPNT di masing masing agen yang anda temui, jika bahan pangan terutama berasnya UD nya yang tercantum di kantong beras tidak ada nomor TDP nya, itu sudah jelas UD Abal Abal dan ini adalah pelanggaran”, tutupnya.(dd)

  • Dinilai Akan Meningkatkan Sumber Pendapatan, Sumber Migas Di Pademawu Akan Di Bor

    Pamekasan, BeritaharianJatim – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Sampang, yaitu Medco Energy Sampang Pty Ltd, mulai mengkordinasikan rencana pengeboran migas di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

    Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Pamekasan Muharram, lokasi yang hendak dibor itu di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, sekitar tujuh kilometer ke arah tenggara Kota Pamekasan.

    “Beberapa waktu lalu, yakni pada 12 April 2021, perwakilan Medco Energy Sampang sudah bertemu dengan Pemkab Pamekasan, membicarakan tentang analisis dampak lingkungan tentang pengembangan Lapangan Paus Biru oleh perusahaan itu,” kata Muharram menjelaskan hasil pertemuan Pemkab Pamekasan dengan pihak Medco Energy Sampang, Senin (19/4/2021).

    Lapangan Paus Biru ini merupakan Pengembangan Lapangan (Plan of Development – POD) di Wilayah Kerja (WK) Sampang, Jawa Timur oleh KKS-WK Sampang, atas investasi pengeboran dan produksi migas sebesar 80 juta dolar AS di wilayah itu.

    Investasi tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan kegiatan pemboran 1 (satu) sumur pengembangan, membangun wellhead platform (WHP), membangun subsea pipeline, dan memodifikasi fasilitas eksisting WHP Oyong dan offshore production facilities (OPF) Grati.

    Menurut Muharram, pertemuan dengan Pemkab Pamekasan itu merupakan sosialisasi awal yang dilakukan perwakilan perusahaan itu, sekaligus meminta saran dan pendapat kepada pemkab dan DPRD Pamekasan pada kegiatan sosialisai berikutnya kepada semua elemen masyarakat di wilayah itu.

    “Pada prinsipnya Pemkab Pamekasan menyambut baik hal itu, karena yang akan diuntungkan nanti adalah masyarakat Pamekasan,” katanya.

    Hanya saja, sambung dia, pemkab meminta agar pelaksanaan pengeboran dan beragam kegiatan lainnya bisa sama-sama menguntungkan, baik dari pihak pelaksana ataupun kepada pemkab dan masyarakat Pamekasan.

    “Masyarakat di sekitar lokasi, juga merasakan asas manfaat dari pengeboran ini, terutama para nelayan yang selama ini biasa mencari penghidupan mereka dengan menangkap ikan di luat. Lokasi pengeboran ini kan di pantai,” katanya.

    Senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(DPD LPM) Pamekasan dan Ketua Penyelesaian Perkara Konsumen (LPPK), Herman Felani, menjelaskan bahwa dalam hal rencana pengeboran migas tersebut semua pihak juga harus serius mengkaji segala dampak yang akan ditimbulkan, kita harus belajar dari peristiwa tumpahan minyak yang terjadi di teluk Meksiko pada 20 April 2010, tumpahan minyak yang disebabkan ledakan di anjungan Deepwater horizon itu mengakibatkan kerusakan besar habitat hewan laut disekitarnya, mencemari habitat dari 8.332 spesies mahluk hidup termasuk spesies ikan, burung dan mamalia laut, tidak hanya itu saja 103 pekerja dan 35 warga dan anak anak yang tinggal disekitar mengalami gangguan kesehatan dan mental.

    Berdasarkan hal tersebut DPD LPM Pamekasan bersama Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen(LPPK) Pamekasan akan membantu masyarakat dan serius mengawal rencana pengeboran gas tersebut, tutupnya.!

    Medco Energy Sampang juga menyampaikan Selain melakukan pengeboran, kegiatan lainnya akan melakukan kegiatan pemasangan pipa bawah laut dari WHP di Lapangan Paus Biru ke eksisting WHP di Lapangan Oyong. Lalu, dialirkan menuju ke OPF Grati eksisting untuk dipisahkan fasa cair dan rencananya memulai kegiatan produksi pada 2022 dengan volume gas sekitar 31 juta kaki kubik per hari (MMscfd).

    Sebelumnya, Humas Medco Energy Sampang Arif Rinaldi mengatakan, pembangunan Lapangan Gas Paus Biru akan meliputi pengeboran dan operasional dua sumur yang akan dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu,

    “Kami yakin, potensi gas yang ada di Pamekasan ini, akan meningkatkan pendapatan negara, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan program ini juga sangat kami harapkan,” kata Rinaldi. (dd/hf/BHJ)

  • Tarif Dasar Listrik Dan LPG Bakalan Naik, Kapan Dan Golongan Berapa ? Simak Ulasannya

    Jawa Timur, BeritaharianJatim – Tarif listrik mungkin akan naik lagi, hal ini terungkap dalam rapat antara Kementerian ESDM dan DPR pertengahan pekan ini.

    Pemerintah akan mengubah skema penghitungan harga listrik mengikuti tarif keekonomian. Hal ini akan berdampak bagi kenaikan tagihan listrik yang harus dibayarkan masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, sejak tahun 2017 lalu pemerintah memberlakukan tarif tetap dan saat ini akan memberlakukan tarif adjustment. Tujuannya untuk mengurangi beban dari APBN.

    Selama ini negara melalui APBN harus membayar selisih harga jual listrik atau kompensasi kepada PT PLN (Persero).

    “Sejak 2017 kan memang kita tidak mengubah tarif listrik. Dan untuk segmen ini disebutnya kompensasi yang setiap tahunnya dibayarkan APBN ke PLN,” ujarnya dalam Raker Banggar, Rabu (7/4/2021) lalu.

    Rida menjelaskan, saat ini ada PLN memiliki 38 golongan pelanggan. Sebanyak 25 golongan mendapatkan subsidi dan 13 golongan atau 41 juta pelanggan tidak mendapatkan subsidi.

    Golongan inilah yang selama ini harga jualnya tidak diubah Pemerintah sehingga harus dikompensasi saat terjadi perubahan kurs, harga Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi.

    Oleh karenanya dengan skema tarif adjustment ini, kenaikan tarif listrik diperkirakan mulai dari Rp 18 ribu hingga Rp 101 ribu per bulan sesuai dengan golongan.

    “Kalau diubah, itu naiknya Rp 18 ribu per bulan (900 VA), 1.300 VA naiknya Rp 10.800 per bulan. Lalu, kemudian yang R2 (2.200 VA) itu mungkin naiknya Rp 31 ribu per bulan. R3 (3.300 VA) naiknya Rp 101 ribu per bulan. Nah seterusnya,” jelasnya.

    Meski demikian, Pemerintah belum menetapkan kapan skema harga ini akan ditetapkan. Namun, ia berharap bisa segera diberlakukan pada tahun 2022 mendatang.

    “Apakah ini akan sekaligus dinaikkan. Atau cuman beberapa kalangan aja, atau semua disesuaikan sekaligus dan bertahap sudah ada skenarionya untuk kompensasinya,” tegasnya.

    Kenaikan juga mungkin akan terjadi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Pekan ini Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan pihaknya mendorong subsidi diubah menjadi skema pemberian bantuan sosial langsung kepada warga yang berhak menerima.
    Alasannya, agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat dengan penghasilan terendah. Untuk itu, lanjutnya, data penerima subsidi akan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

    Menurutnya, dengan diubah menjadi bantuan sosial (Bansos) langsung kepada warga, maka subsidinya akan menjadi lebih tepat sasaran. Seperti diketahui, subsidi LPG 3 kg selama ini masih ditujukan pada barang atau komoditasnya.

    “Penjualan LPG akan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar lebih tepat sasaran untuk 29,2 juta masyarakat bawah, 2,72 juta usaha mikro, 3,59 juta petani, dan 0,35 juta nelayan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (09/04/2021).

    Kemudian ke depannya menurutnya subsidi akan diberikan dalam bentuk non tunai langsung kepada masyarakat. Penerima subsidi menurutnya akan disatukan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga lebih efisien, tepat guna, dan tepat sasaran.

    “Dalam jangka panjang mempergunakan sidik jari atau biometrik,” ujarnya.

    Jika subsidi LPG sudah tidak lagi ditujukan pada barang, maka harga jual LPG tabung 3 kg akan ditentukan sesuai dengan harga pasar. Artinya, harga LPG 3 kg akan naik sesuai dengan harga pasar.

    “Kalau uang (bansos/ subsidi) langsung diterima masyarakat, harganya kan jadi sesuai keekonomian,” ujarnya.

    Harga LPG 3 kg di pasaran saat ini berkisar di harga Rp 20 ribu, artinya harga LPG 3 kg ini sekitar Rp 6.600 per kg. Sementara harga LPG non subsidi tabung 12 kg sekitar Rp 150 ribu, yang artinya harganya sekitar Rp 12.500 per kg.

    Dengan demikian, ada gap atau selisih kurang lebih Rp 6 ribu per kg antara harga LPG bersubsidi tabung 3 kg dengan LPG non subsidi tabung 12 kg. Jika ikut harga pasar yang normal, maka harga LPG 3 kg akan naik menjadi sekitar Rp 37.500.(BHJ)

  • LPJ 2020 Diterima Anggota Melalui RAT, Koperasi Nuri Akan Kembangkan Jenis Usaha Baru di Tahun 2021

    Pamekasan, BeritaHarianJatim – Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur sukses menggelar rapat anggota tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 di Aula Kantor Pusat, Jalan Raya Palduding – Pegantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegatenan, Pamekasan Jawa Timur, Senin (15/3).

    Meski dalam kondisi pandemi virus corona, RAT tetap digelar sebagaimana diamanatkan undang-undang. Dari semangat itu, Pengurus, Pengawas dan Anggota tetap menggelar RAT secara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 yaitu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dan handsanitizer.

    RAT tersebut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja Pengurus dan Pengawas pada tahun buku 2020.

    Acara rapat yang dipimpin oleh Kholidi dan Mastur K sebagai notulen berlangsung dengan lancar dan menghasilkan laporan kinerja Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2020 disahkan melalui penandatanganan SK Pengesahan LPJ oleh Pimpinan Rapat sebagai bentuk bukti diterimanya laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas oleh anggota. (lebih…)

  • Anggota DPR RI Kunjungi Industri Kacang Sangrai Dua Putri

     

    Anggota DPR RI Dapil Madura, Ach. Baidowi kunjungi industri Usaha Kecil menengah kacang sangrai Dua Putri di Dusun Sek Gersek Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Sabtu, (06/03/2021)

    Kunjungan tersebut dalam rangka untuk mendukung industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di Madura.

    Pria yang akrab disapa Awiek tersebut menjelaskan bahwa, sudah saatnya UKM di Madura mampu bersaing dengan UKM dari Luar Madura, bahkan kalau perlu Usaha Kecil Menengah dari Madura harus mampu bersaing dengan produk industri berskala besar.

    Produk kacang sangrai Dua Putri sejatinya adalah produk yang dibina oleh Komunitas anak muda yang ada di Desa Palengaan Laok, yaitu Komunitas Watowwah Ajem.

    Menurut Zaifi, selaku owner kacang sangrai Dua Putri, sampai sejauh ini permintaan pasar semakin hari semakin meningkat, dan yang paling banyaki permintaan dari Dari Karangpenang sampang.

    Zaifi mengucapkan terimakasih atas Kunjungan Anggota DPR RI Fraksi PPP tersebut, yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah, dia berjanji akan terus meningkatkan kualitas kacang Sangrainya hingga nantinya bisa bersaing dengan industri berskala besar.(Nh)