Tak Ada Toleransi Gizi, Zulhas Ancam Tutup Dapur MBG di Probolinggo
BeritaHarianJatim.com, PROBOLINGGO – Pemerintah tidak akan main-main dengan kualitas makanan bergizi gratis untuk siswa. Menteri Koordinator Bidang Ketahanan Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menyajikan makanan di bawah standar gizi akan ditutup tanpa toleransi.
Penegasan itu disampaikan Zulhas saat meninjau pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo pada Jumat (24/4/2026). Ia melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi makanan untuk siswa di sejumlah lokasi, salah satunya SMA Negeri 1 Kota Probolinggo.
“Kalau ada dapur yang tidak memenuhi standar, kita tutup. Tidak boleh main-main dengan kualitas makanan anak-anak kita,” tegasnya.
Di sekolah tersebut, Zulhas mengecek secara langsung menu yang diterima siswa. Ia memastikan komposisi makanan memenuhi prinsip gizi seimbang: karbohidrat, protein, sayur, buah, hingga susu. Menurutnya, standar tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Kualitas makanan menjadi fondasi utama keberhasilan program MBG.
Meski melontarkan ancaman tegas, Zulhas mengakui bahwa sejauh ini belum ditemukan pelanggaran di Kota Probolinggo. Namun, ia memastikan pengawasan akan terus diperketat, termasuk pada rantai distribusi dan pengolahan makanan.
Kunjungan kerja Zulhas tidak hanya fokus pada MBG. Ia juga memantau harga sembako dan kondisi ketahanan pangan di wilayah Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 27 dapur MBG yang beroperasi. Seluruhnya berada di bawah pengawasan ketat Satgas. “Kami tidak akan kompromi. Jika ada dapur yang kualitasnya menurun, akan langsung ditindak sesuai aturan,” ujarnya.
Pemerintah juga membuka ruang evaluasi dari sekolah terkait menu makanan. Namun, Zulhas mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak berubah menjadi konsumsi publik yang berpotensi memicu polemik.
Dengan pengawasan berlapis dan ancaman sanksi tegas, pemerintah ingin memastikan program MBG tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata, menjamin asupan gizi siswa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (*)
