Ketua BK DPRD Jember Bela Kebiasaan Merokok Saat Rapat, Sebut Tembakau Identitas Daerah
BeritaHarianJatim.com, JEMBER – Polemik anggota DPRD Jember yang merokok dan bermain game saat rapat Komisi D bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pada 11 Mei 2026 masih terus bergulir. Publik menyoroti aksi politisi Partai Gerindra, Achmad Syahri Assidiqi, yang tertangkap kamera tengah merokok di ruang rapat. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, Mohammad Hafidi, justru menyatakan bahwa aktivitas merokok sudah menjadi kebiasaan lazim di lingkungan dewan.
Menurut Hafidi, persoalan merokok saat rapat tidak bisa dilepaskan dari identitas masyarakat setempat. Bahkan, ia menyebut rokok sebagai bagian dari identitas Jember. “Persoalan di Jember ini untuk urusan rokok, beda dengan daerah lain. Di Jember, rokok adalah identitas. Yang menggunakan logo daun tembakau cuma Jember. Kalau hanya ngopi yang diperbolehkan ketika pelaksanaan rapat, ya sebaiknya logo daun tembakau diganti daun kopi saja,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menilai bahwa merokok saat rapat sebenarnya tidak berbeda dengan menyediakan kopi atau bahkan makan saat sidang. Ia mempertanyakan perlakuan yang berbeda terhadap dua aktivitas tersebut. “Ada yang menyampaikan, apa bedanya merokok dengan menyediakan kopi pada saat rapat paripurna. Apa bedanya dengan rapat paripurna atau rapat dengar pendapat sambil makan,” katanya.
Hafidi kemudian membela industri tembakau di Jember. Menurutnya, tembakau tidak bisa hanya dilihat dari sisi mudaratnya. Ia menyebutkan bahwa komoditas tersebut telah menghidupi ribuan keluarga dan menyekolahkan banyak anak. “Tembakau jangan hanya dilihat dari sisi mudaratnya. Tapi manfaatnya, tembakau di Jember mampu menghidupi dan menyekolahkan sekian ribu anak,” tegasnya.
Kebiasaan merokok di ruang rapat DPRD Jember sebelumnya juga disorot oleh Muhammad Fawait, yang mengaku kaget. Ia mengaku selama sepuluh tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tidak pernah melihat anggota dewan merokok saat rapat paripurna. Namun, setelah masuk ke Jember, ia justru menyaksikan banyak anggota dewan dan bahkan kepala OPD merokok saat rapat berlangsung. “Saya kaget, sepuluh tahun jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna enggak ada yang merokok. Nah, pas masuk ke Jember, banyak yang merokok. Bukan cuma anggota DPRD, kepala OPD juga banyak yang merokok,” ucapnya pada Rabu (13/5/2026).
Bupati Jember berharap polemik ini menjadi momentum untuk memperjelas aturan terkait aktivitas merokok di lingkungan pemerintahan dan ruang publik. “Mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas,” ujarnya. Sementara itu, legislator perempuan dari Partai Golkar, Nilam Noor Fadilah Wulandari, mendukung adanya peraturan daerah yang membatasi aktivitas merokok di ruang publik. “Itu akan lebih manis,” katanya. (*)
