Home / News

Selasa, 5 April 2022 - 03:17 WIB

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Inisial H.S Resmi Dilaporkan”

Pamekasan, Berita_harianjatim. 05/04/2022. Anggota DPRD Pamekasan kembali dilaporkan ke Polres Pamekasan pada hari Senin 04 April 2022. Tak tanggung-tanggung anggota Dewan tersebut merupakan salah satu pimpinan di lingkungan DPRD kabupaten Pamekasan.

Pelaporan tersebut berkenaaan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Pamekasan INisial H.S.

Kuasa hukum pelapor, Abd.Kholis,S.H,M.H menyebutkan, bahwa kliennya menjadi korban penipuan yang dilakukan Oleh anggota DPRD Pamekasan inisial HS pada tahun 2016 yang lalu, dimana terlapor menyanggupi untuk meluluskan inisial H dkk untuk menjadi pendamping Desa dengan diminta sejumlah Uang sebesar 17.500.000 ( Tujuh Belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dan diperkirakan jumlah korbannya cukup banyak, Namun Sampai tahun 2018 tidak ada kabar terkait kelulusan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk meminta uang tersebut, namun HS seolah acuh tak acuh karena mengganggap bukan hanya dirinya saja yang terlibat.
Kholis berharap agar proses hukum dalam kasus tersebut
Dapat dilakukan dengan cepat, objektif dan transparan. Laki-laki Yang juga aktivis senior tersebut berharap agar secepatnya polisi melakukan permohonan ijin kepada Gubernur atas nama menteri dalam negeri untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada oknum wakil ketua DPRD tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (“UU 32/2004”), izin dari Gubernur ini diperlukan dalam hal ada tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU 32/2004:
“Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota”
Menurut Kholis, apabila surat permohonan tersebut itu sudah dikirim kepada gubernur maka hanya tinggal menunggu saja izin dari gubernur tersebut, namu jika 60 hari izin tidak keluar, maka secara otomatis polisi dapat melakukan tindakan lanjutan. (Fahil)

Order Logo Murah

Share :

Baca Juga

News

DPD-LPM Pamekasan dan Ormas Reng Bungkalatan Menuntut Kasatpol PP Menutup Permanen Tempat Karaoke Tidak Berizin Di Pamekasan

News

Bersama Ketua Umum GMPI, Sekjen PPP Silaturrahmi Ke Pondok Pesantren Besar Di Pamekasan

News

Ratusan Kader Dan Alumni HMI Pamekasan, Gelar Tasyakuran Atas Bebasnya Anas Urbaningrum

News

Akhirnya Bocah Pengidap Penyakit Liver Dan Jantung Asal Pamekasan Dirujuk Ke RS Atas Bantuan Anggota DPR RI Dan DPRD Pamekasan

News

TIM POSKO GERAKAN #INDONESIASEHATINDONESIAHEBAT KEMBALI BERAKSI DI KAB. MOJOKERTO

News

Peduli Korban Semeru, PPNI Kabupaten Pamekasan Salurkan Donasi

News

DPD LPM Pamekasan Menuding Pimpinan Bea dan Cukai Madura Telah Gagal Mengatasi Persoalan Rokok Ilegal Di Madura

News

PKS Pamekasan Dinilai Tak Tegas Selesaikan Kadernya yang Bermasalah