Pamekasan,BeritaharianJatim, 5/11/2021. Pemerintah menyalurkan beragam bantuan selama masa pandemi Covid-19, Peruntukannya kepada warga terdampak. Salah satu program bantuan Pemerintah adalah bantuan pangan nontunai (BPNT). Dengan target sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak Covid-19, namun kenyataan di lapangan berbeda dengan keinginan mulia pemerintah, sejak awal adanya program BPNT telah banyak terjadi berbagai macam penyimpangan dalam realisasi nya,
Salah seorang aktivis Pamekasan Azif mawardi zein yang akrab dipanggil Azif mengemukakan temuannya dilapangan,
Menelusuri Dugaan Penyimpangan Program BPNT di Pamekasan perlu upaya semua pihak yang berwenang dalam pelaksanaan program tersebut, diantaranya dari beberapa jenis bahan pokok yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Pamekasan kami mendapat kan beberapa temuan indikasi penyimpangan, seperti yang terjadi di penyaluran program BPNT kecamatan kadur, ditemukan kualitas bahan pokok yang diberikan kepada KPM diduga tidak sesuai dengan pedum, mulai dari kualitas beras yang tidak memenuhi standar premium tapi dijual dengan harga premium. Telor yang jauh tidak sesuai dengan harga pasaran dan hal tersebut juga berlaku ke harga bahan pokok yang lainnya. Sehingga
berdasarkan beberapa temuan kami di lapangan tersebut dapat membuktikan adanya
aroma ketidakberesan dalam distribusi program BPNT kepada KPM,
Paket BPNT di Kecamatan Kadur itu ada beras yang harga kulakannya 159.000 15kg padahal kwalitas berasnya medium, telur harga kulakannya 25.500/kg, padahal harga telur tertinggi di pasaran untuk saat ini 20.000 dan Kacang setengah kilo. Beras yg didistribusikan ke masyarakat itu mereknya Maharani dengan isi 15kg perkarungnya, padahal di pasaran belum ada beras yg satu karungnya isi 15kg, itu indikasi pemaketan dan ada mafia yg bermain dalam persoalan BPNT Kecamatan Kadur.” Ungkap Azif Mawardi Zein.
Azif juga menambahkan bahwa Berikutnya Azif masih mengumpulkan beberapa alat bukti tambahan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Kita masih menganalisa bukti-bukti yg kita punya untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Nota-nota sudah kita kantongi, suppliernya atas nama UD. H, tapi masih kita dalami, termasuk mafia-mafia yg terlibat didalamnya.” Ujarnya.
Azif sangat menyayangkan jika memang benar ada KKN dalam persoalan BPNT, dia berharap banyaknya bantuan dari pemerintah baik itu BPNT, Bansos, BLT, dan lain-lain, dapat meningkatkan kwalitas hidup masyarakat bawah.
“Betul, disaat ruang gerak masyarakat kemarin di batasi karena ada pandemi sehingga hidup mereka semakin sulit, seharusnya ada rasa empati yg tinggi atas sesama”. Tutupnya.
Ketika kami menghubungi kepala dinas sosial Kabupaten Tarsun untuk mengkalarifikasi, Sampai hal tersebut diberitakan belum ada tanggapan dari Kadinsos. (hr)
