Pamekasan, BeritaharianJatim – Perwakilan perawat pondok kesehatan desa (Ponkesdes) kabupaten Pamekasan didampingi PPNI menggelar audiensi dengan komisi IV DPRD kabupaten Pamekasan, juma’at 22/10/2021, Kedatangan mereka menindaklanjuti surat edaran gubernur Jawa timur no 442/19054/102.5/2021 tertanggal 9 September 2021 yang memuat beberapa hal tentang perawat ponkesdes
audiensi yang dihadiri sekitar 10 orang perwakilan perawat ponkesdes tersebut dilakukan di ruang komisi IV DPRD Pamekasan dan dipimpin langsung oleh ketua komisi IV Mohammad sahur, juru bicara perawat ponkesdes Dadang memaparkan banyak hal terkait perawat ponkesdes mulai dari awal keberadaannya sampai persoalan yang timbul selama pengabdiannya selama 11 tahun terakhir, namun secara garis besar dia lebih menekankan adanya pengawalan terkait surat edaran gubernur Jawa timur karena ia menganggap di surat edaran itu semua persoalan perawat ponkesdes terangkum,
“Surat edaran itu sebenarnya sudah dua kali turun, yang pertama sekitar tahun 2019 yang lalu, intinya sama dengan yang kedua ini, untuk surat yang pertama karena kami anggap tidak ada respon apapun dari pemkab, maka setelah surat edaran yang kedua ini kami akan kawal, ada beberapa point dalam edaran tersebut yang tetap kami tunggu respon dari pemerintah kabupaten Pamekasan, selain itu perlu juga kami sampaikan terkait persoalan kesejahteraan perawat ponkesdes yg statusnya kontrak daerah dengan honor murni dari APBD kabupaten yang masih jauh dibawah UMK, yaitu hanya 500.000”, ujarnya
“Sebenarnya juga dalam audiensi kali ini, kami dalam surat permohonan meminta kepada bapak ketua untuk menghadirkan OPD terkait dan dari pihak pemerintah agar jelas respon dan jawaban terkait surat edaran gubernur itu, namun bapak ketua komisi bilang akan diagendakan dilain waktu, tidak masalah lah kalo begitu” sambungnya
Senada dengan Dadang, ketua forum perawat ponkesdes kurratul Aini dengan semangatnya meminta kepada anggota DPRD untuk membantu dan mengawal para perawat ponkesdes, saat audiensi berlangsung dirinya dengan suara lantang menyampaikan permohonannya kepada DPRD untuk mengawal aspirasinya karena dirinya dan rekan rekan perawat ponkesdes lainnya selalu berada di garda terdepan dalam pelayanan dengan pengabdian yang sudah lama, bahkan ia menuturkan sempat membantu persalinan di ponkesdes meski hal itu sebenarnya bukanlah tupoksinya tetapi mau tidak mau tetap harus dituntut serba bisa
Menanggapi aspirasi perawat ponkesdes, ketua komisi IV Mohammad sahur menyampaikan bahwa ada beberapa yang bisa ia perjuangkan seperti di poin pertama masalah honor perawat ponkesdes yang honornya masih di biayai oleh APBD kabupaten yang masih dibawah UMK,
“bagi yang 6 orang ini saya pastikan naik, tapi kalau yang lainnya kan sudah cukup”, ungkapnya di sela sela pernyataanya
Untuk poin kedua masalah jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dirinya mengungkapkan tetap akan mencoba mengupayakan agar bisa di akomodir oleh pemerintah kabupaten Pamekasan
“Kalau ini tidak sampai membuat kabupaten bangkrut, mudah mudahan bisa di akomodir, kan begitu, tapi misal dengan menjamin jaminan kesehatan teman teman perawat ini membuat kabupaten Pamekasan akan menjadi bangkrut, ya saya angkat tangan, tapi kalau tidak membuat Pamekasan bangkrut saya akan mencoba berkomunikasi”, sambungnya, lebih lanjut sahur menerangkan terkait dengan jaminan ketenagakerjaan ia mengungkapkan juga akan mengupayakan karena itu masih diruang lingkup dan tupoksi dia dan teman teman di komisi IV
Menanggapi poin ke 3 di surat edaran gubernur tersebut yang meminta kabupaten/kota untuk mengupayakan status kepegawaian melalui formasi CPNS atau P3K dirinya meminta untuk berdoa dan berjuang bersama karena masalah pengangkatan CPNS atau P3K itu murni aturan yang dipakai adalah aturan Menpan-RB, kementerian keuangan dan Permendagri,
” Kalau masalah formasinya mungkin pusat masih minta pertimbangan kesini dengan data data yang ada, akan tetapi mengenai pengangkatannya ini murni aturan yang kita pakai adalah aturan Menpan-RB, kementerian keuangan dan Permendagri, akan tetapi kita tetap harus optimis karena nanti dengan gerakan, dengan penyampaian aspirasi dari DPR, dari teman teman, pemerintah pusat mungkin nanti akan mengambil inisiatif lain, seperti apa itu, makanya ini dibutuhkan doa dan perjuangan yang kuat, nanti akan ada perwakilan yang akan menyuarakan ke pusat untuk menyampaikan aspirasi perawat kita yang sudah mengabdi”, terangnya
Lebih lanjut ia menyampaikan akan mengundang kembali para perawat ini dibahas bersama dengan menghadirkan dinas dinas terkait seperti dinas kesehatan, BKPSDM, keuangan dan sekda dalam persoalan perawat ponkesdes tersebut, ia berjanji akan segera mengagendakan diwaktu yang lain karena untuk audiensi yang sekarang masih dalam rangka menampung aspirasi para pemohon untuk dikomunikasikan dengan pihak pihak terkait dan pimpinan DPR, tutupnya
(Dd)
