Pamekasan, BeritaharianJatim – Kasus Penghapusan TPP ASN oleh bupati badrut tanam terus menuai protes, ratusan massa dari Lintas LSM (N-G-O) yang tergabung dari 24 LSM se kabupaten Pamekasan Bersama ASN dan keluarganya kembali menyuarakan aspirasinya didepan kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kamis, (25/03/2021).
Aksi yang mereka lakukan sebagai wujud kekecewaan dan protes ASN dan LIntas LSM N-G-O kabupaten pamekasan terhadap kebijakan Pemerintah kabupaten Pamekasan yang dipimpin Bupati menghapus dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN di bumi gerbang salam tersebut
Kebijakan nyeleneh Bupati pamekasan itu menurut mereka merupakan bentuk kedzaliman serta Perampasan Hak Aparatur sipil Negara (ASN) yang Harus di Lawan,
“kedatangan kami kesini hanya semata mata ingin menyalamatkan bupati Pamekasan dari Ambang kehancuran karena di nilai sudah Menyengsarakan Rakyat ASN Beserta Keluarganya”, Teriak Sidik yang merupakan salah satu koordinator aksi yang juga sekaligus salah satu ASN
” Kami datang kesini bukan benci terhadap Bupati Pamekasan, tatapi ingin menyelamtkan bupati Pamekasan dari ambang ke hancuran”.
Senada dengan Siddik, zaini wer wer yang merupakan koordinator NGO Menyampaikan dalam Orasinya bahwa Penghapusan TPP merupakan Arogansi kebijakan Bupati Pamekasan yang kami Nilai Tidak Populis, sementara TPP ASN itu Bagian dari tulang punggung pendapatan Asn, karena kita tahu berdasarkan aduan dan keluhan dari asn, bahwasanya SK ASN Rata Rata sudah dijadikan anggunan ke Bank untuk mengambil uang pinjaman.
” TPP ini juga kami sudah anggarkan untuk kami jadikan tambahan Biaya hidup serta Biaya Pendidikan Anak kami”
Kalo TPP ini di hapus Maka Ribuan ASN beserta keluarnya menjadi REPOT PUASING, serta di khawatirkan dampak dari penghapusan TPP ini pada kredibelitas kinerja dan pelayanan Publik, ingat pamekasan Banyak mendapatkan penghargaan itu juga tidak lepas dari peran kinerja ASN yang konstruktif dan inovatif” ungkap wer wer dalam orasinya,
Orataor lainnya abdus, Tosan Rahem dan kawan kawan Lainnya menyamapaikan Bahawa sistem kebijakan Bupati dalam menghapus TPP Merupakan konsep kegilaan dan kedunguan Bupati pamekasan yang hal ini merugikan masyrakat ASN.
“Ingat..Bupati Bukanlah Dewa yang selalu Benar, dan ASN Bukanlah Kerbau yang selalu salah, teriak mereka,
“Dan kalaupun Bupati pamekasan tidak bisa menemui kami, minimal Bisa di video call sehingga harapan dan aspirasi dari kami langsung tersampaikan.
setelah melalui diskusi yang cukup alot akhirnya Sekretaris kabupaten Pamekasan menemui para peserta aksi dan peserta aksi meminta di sampaikan ke Bupati dan mrminta agar di jadwalkan ulang sehingga mereka bisa menemui bupati dan melakukan klarifikasi secara terbuka prihal penghapusan TPP kab pamekasan.(mwn/hf)
