BeritaharianJatim, Pamekasan – Pada tahun 2019 kemaren pemerintah kabupaten Pamekasan melalui dana APBD melakukan pengadaan mobil sigap yang diperuntukkan bagi pemerintah desa se kabupaten Pamekasan, meski dalam proses pengadaan mobil tersebut banyak menimbulkan problem karena ada indikasi korupsi dalam pengadaannya, mobil sigap terus melaju sesuai dengan fungsinya untuk melayani antar jemput masyarakat desa yang membutuhkan layanan kesehatan baik ke maupun dari fasilitas kesehatan terdekat dengan pendampingan team PCC
Program mobil sigap yang dicetuskan oleh pemkab tersebut mendapat apresiasi dari fraksi Nasdem DPRD Pamekasan, akan tetapi pemberian fasilitas bernilai ratusan juta tiap unitnya tersebut dipertanyakan karena dianggap tidak merata dan hanya diberikan kepada pemerintah desa, padahal kelurahan juga memerlukan mobil sigap tersebut
Wardatus Sarifah, politikus Nasdem DPRD Pamekasan menuturkan fasilitas mobil sigap tersebut seharusnya juga di anggarkan untuk kelurahan karena masyarakat kelurahan juga membutuhkan fasilitas mobil operasional terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang ini
“Harus ada pemerataan, jika pemerintah desa diberi mobil sigap, maka kelurahan selayaknya juga mendapat fasilitas tersebut” ujarnya
Politikus muda asal Teja tersebut menuturkan selama pandemi tidak sedikit warga kelurahan yang kebingungan karena tidak dapat ambulans khususnya mereka yang membutuhkan bantuan medis “Kalau berkenan bisa dimasukkan dalam visi misi dan program bupati , warga di 11 kelurahan harus juga mendapat perhatian yang sama” lanjutnya
Wanita yang juga menjabat wakil ketua fraksi Nasdem tersebut menjelaskan bahwa keberadaan mobil sigap tersebut sangat berguna bagi masyarakat, “Masyarakat di perkotaan kebingungan dan mengeluh karena tidak ada layanan mobil sigap atau ambulan yang mengantar mereka ketika ingin membutuhkan layanan kesehatan” ujarnya
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan saat dikonfirmasi mengapresiasi usulan tersebut, dia menjelaskan usulan tersebut perlu ditindaklanjuti, “Menurut saya saran itu baik dan perlu dipertimbangkan untuk di realisasikan” singkatnya.
Sekedar informasi, bahwa di kabupaten Pamekasan ada 11 kelurahan yang juga membutuhkan mobil operasional sigap seperti desa, adapun kelurahan tersebut yaitu kelurahan Gladak anyar, kelurahan parteker, kelurahan kowel, kelurahan kolpajung, kelurahan barkot, kelurahan Patemon, kelurahan Kangenan, kelurahan Bartim, kelurahan Lawangan daya, kelurahan Bugih dan kelurahan jungcangcang
dimana warganya selayaknya juga membutuhkan layanan mobil operasional sigap disaat saat tertentu.
(dd/hf)
