Pamekasan, BeritaharianJatim. 21/10 /2021.
Gabungan tokoh agama, Ormas islam dan tokoh pergerakan Masyarakat Pamekasan melaksanakan Audensi dengan DPRD Kabupaten Pamekasan terkait penundaan hari libur Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), mereka memprotes dan menolak keputusan Pemerintah tersebut yang terang terangan melecehkan dan mendiskreditkan umat islam se dunia,
Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya telah terjadi penundaan hari libur Nasional dan Cuti Bersama beberapa kali sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB. Nomor 712, 1, dan 3 tahun 2021 sebagaimana perubahan kedua atas keputusan bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB Nomor 642, 4, dan 4 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. terutama pada peringatan hari besar islam seperti satu muharram (tahun baru islam) yang semula jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 namun hari liburnya ditunda pada hari Rabu 11 Agustus 2021, begitu juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. yang semula jatuh pada hari Selasa 19 Oktober 2021 namun hari liburnya ditunda pada hari Rabu 20 Oktober 2021.
Sedangkan untuk hari libur nasional lainnya seperti Tahun Baru Masehi dll, Hari liburnya tetap tidak ada perubahan.
Salah seorang koordinator, kiai Abdul Aziz syahid menjelaskan bahwa dengan adanya hal tersebut kami sebagai Ummat Islam merasa didiskriminasikan dan merasa ada upaya melecehkan Umat Islam di Indonesia.
Kami Warga Negara Republik Indonesi memiliki hak untuk melakukan protes dan menyampaikan keberatan atas hal tersebut yang dianggap tidak adil,
Oleh karena nya melalui wakil-wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Pamekasan kami menyampaikan aspirasi dan meminta kepada DPRD untuk memperjuangkan Aspirasi kami dan melayangkan surat protes kepada Ketua DPR RI dan juga kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo di Jakarta.
Para Ulama, Habaib dan Ulama Madura merasa perlu untuk menyampaikan tuntutan nya kepada seluruh Anggota DPR RI dan Presiden Republik Indonesia terkait Penundaan hari Libur dimaksud, adapun tuntutan nya iyalah :
1. Meminta kepada DPR RI untuk mendesak pemerintah agar memberikan penjelasan terhadap Masyarakat, mengapa hanya peringatan hari besar islam yang ada penundaan, atas dasar apa peundaan 1 Muharram 2021 dan Maulid Nabi Muhammad saw. Adapun tuntutan nya iyalah :
2. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar mendesak pemerintah untuk menetapkan hari Libur Nasional tetap sesuai dengan tanggal yang semula, yakni tidak ada penundaan supaya Ummat Islam tetep fokus merayakan hari-hari besar islam dengan tidak terganggu jam kerja dan/atau jam Dinas, mengingat peringatan hari besar Islam merupakan momentum refleksi terhadap peristiwa-peristiwa Islam yang terajadi di Dunia ini.
Sangat disesalkan atas terjadinya penundaan hari libur Nasional terhadap peringatan hari besar Islam pada Tahun 2021. Karena hal tersebut menyinggung perasaan Umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Tutupnya ”
Setelah ketua DPRD selesai menandatangani surat protes bersama, sekitar jam 15.00 WIB, maka acara audensi ditutup dengan Doa. (Dd)
