Pemkab kabupaten Pamekasan di era kepemimpinan Badrut Tamam dinilai gagal faham dalam memahami dan mengakomodir kepentingan masyarakat, mengingat terlalu banyak harapan masyarakat Pamekasan yang terus terkatung-katung tak kesampaian saat ini.
Dari sekian banyak kebijakan pemerintah kabupaten Pamekasan selama ini, baik yang tertuang dalam bentuk progran maupun non program, Namun hal tersebut belum mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat Pamekasan.
Salah satu aktivis Pamekasan Syauqi tuturkan bahwa, Baromerter dari efektifnya sebuah pemerintahan itu terletak pada kebijakan dan efektifnya sebuah kebijakan pemerintah itu terletak pada sejauh mana objektivitasnya terhadap persoalan atau kepentingan masyarakat.
“Tinggal kita lihat seperti apa dan apa yang menjadi persoalan masyarakat Pamekasan selama ini. Saya ambil sample persoalan tembakau yang sampai saat ini belum teratasi dan bahkan ini hampir menjadi persoalan tahunan yang tak kunjung teratasi hingga saat ini. Padahal kalau pemerintah mau objektif saya rasa persoalan tembakau ini merupakan salah satu dari sekian banyak umbaran janji Bupati yang katanya akan dan pasti teratasi, tapi buktinya sampai saat ini tetap kan . Jadi salah satu gambarannya disitulah kalau berbicara persoalan kebijakan pemerintah,”. Ucap Syauqi.
Tetap menurut dia, Pemerintah kabupaten Pamekasan pun sejara nyata dalam kebijakan atau program yang disajikan sama sekali tidak terlihat serius dalam mengatasi persoalan termbakau ini, sepertinya kegiatan DBHCHT tahun 2021 “Pemerintah pusat dalam mengatur kegiatan DBHCHT tahun 2021 sangat menekankan untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan 35% dari 50% untuk kesejahteraan masyarakat itu diamanatkan untuk kegiatan bantuan seperti BLT, Subsidi harga tembakau dan bantuan pembayaran iuran jaminan produksi bagi petani tembakau . Tapi pertanyaannya, Kenapa dari anggaran yang cukup besar dari DBHCHT ini Pemkab tidak anggarkan subsidi Harga tembakau ? bahkan kegiatan BLT nya pun sampai saat ini belum tersalurkan, padahal katanya pemkab sendiri ini direncanakan akan diberikan selama 6 bulan kepada penerima, sekarang sudah bulan berapa ini ? Dan dari semua ini dimana letak keseriusan Pemkab dalam mengatasi persoalan masyarakat ?,” Tutup”nya
