Home / News

Kamis, 21 April 2022 - 13:57 WIB

Aktivis Hukum Serahkan Data Bimtek Kementerian Pariwisata ke Polres Pamekasan.

PAMEKASAN, Berita_Harianjatim. Ancaman aktivis untuk mempersoalkan secara hukum pemindahan acara Bimbingan Teknis Smartphonography dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkref) bukan hanya gertakan. Aktivis hukum, Abdul Kholis, terlihat mendatangi Mapoler Pamekasan di Jalan Stadion, Kamis (21/04/22).

Dia membawa sejumlah data pendukung untuk melengkapi aduannya. Kholis mempersoalkan pemindahan lokasi kegiatan yang seharusnya dibatalkan dan biaya penyelenggaraan dikembalikan ke kas negara. Karena itu pihaknya menduga ada penyalahgunaan kewenangan serta ada sisasat pengelolaan keuangan agar tidak dikembalikan ke kas negara.
“Kami datang ke Mapolres ini untuk menunjukkan berkas yang kami duga mal administrasi dan berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Kholis kepada wartawan.
Pihaknya menjelaskan, langkahnya ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuka kotak pandora kasus-kasus lainnya yang serupa. Sebab, pihaknya menengarai kegiatan bimtek ini berjumlah ratusan di seluruh Indonesia. Sehingga, jika terbongkar bakal ketahuan berapa kerugian negara.
Pihaknya menduga ada peran antara panitia pelaksana (EO), pihak kementerian dan dinas terkait. “Siapa yang paling berperan penting, biarlah aparat hukum yang mendalami,” terang dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan bimtek smartphonography awalnya digelar di KSPPS NURI atas aspirasi dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Bahkan, dalam jadwal yang berlogo Kemenparkref, wakil rakyat tersebut dijadwalkan memberi sambutan. Namun, karena ada miskomunikasi dan persoalan teknis, maka acara bimtek dibatalkan dan anggarannya dikembalikan ke kas negara. Namun, dalam praktiknya ternyata kegiatan dilaksanakan di salah satu hotel dengan peserta berbeda, dan anggaran kegiatan tidak dikembalikan ke kas negara.
Mashudi, Ketua Achmad Baidowi Centre (ABC) ketika dikonfirmasi mengakui bahwa kegiatan tersebut dibatalkan bukan dipindah. Bahkan, pihaknya juga meminta anggaran dikembalikan ke kas negara. Hal tersebut, merupakan sikap dari Achmad Baidowi, selaku aspirator.
“Kami memintanya dibatalkan bukan dipindah. Kalau ternyata digelar di tempat lain, kami tidak tahu-menahu dan tidak ikut-ikutan,” terang Mashudi.

Share :

Baca Juga

News

Hak Jawab Petugas Poskesdes Taroan Atas Pemberitaan Media Radar Madura Dengan Judul “Poskesdes Taroan Tak Ditempati”

News

Ada Permainan Mafia Dalam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Pamekasan

News

Isyu Kontrak Ponkesdes Jatim Tidak Dilanjutkan Di Tahun 2022, DPW PPNI Jatim Surati DPRD Jatim

News

Usut Tuntas Oknum Program BPNT Di Kecamatan Kadur Yang Nakal

Hikmah

‘Rain Harvest’, Wujud Kerjasama Rumah Zakat Dengan FPRB Dalam Upaya Kurangi Bencana

News

Potret buruk kepemimpinan Badrut

News

Saodi Ancam Laporkan Kajari Sampang Ke Jamwas Jatim”

News

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyatakan hasil karya Waskita Karya berdampak banyak bagi perekonomian dan UMKM.