Pamekasan, BeritaharianJatim – Kebijakan pemerintah kabupaten Pamekasan terkait penghapusan TPP ASN berbuah kado sindiran dari lintas LSM (NGO) Pamekasan dengan lagi lagi dengan aksi yang ke 3, Kamis 1/4/2021,
secara berkesinambungan mereka menggelar aksi solidaritas pengumpulan koin 1M untuk disumbangkan kepada bupati Badrut tamam atas penghapusan TPP ASN yang telah bupati lakukan dengan alasan di alihkan ke sektor lain
Dari pantauan media di beberapa ruas jalan di areal seputar monumen arek lancor kota Pamekasan, tampak anggota LSM (NGO) dengan semangatnya menggalang pengumpulan koin dari sejumlah pengendara baik roda empat maupun roda dua dan segenap lapisan masyarakat yang mereka temui
Aksi mereka itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap bupati Pamekasan yang tetap enggan dan tak bergeming dalam mencairkan TPP ASN selama tiga bulan terhitung dari bulan Januari hingga Maret, menyusul kebijakan itu, lintas LSM (NGO) sudah dua kali menggelar aksi demonstrasi namun terkesan tidak digubris oleh pemkab dan DPRD Pamekasan
Gabungan Non Government Organiaztion (NGO) Kabupaten Pamekasan akan menggelar aksi penggalangan Dana Koin 1 miliar selama sepekan kedepan, dan dari sumbangan masyrakat yang terkumpul akan disumbangkan ke Bupati Pamekasan untuk menutupi kekurangan anggaran program visi misi, APBD, dana pokir, serta program skala prioritas dan bahkan pencitraan Bupati pamekasan serta pembangunan di Kabupaten Pamekasan, Asal jangan Rampas Hak dan kesejahteraan para abdi Negara (TPP-ASN).
Slamet riadi, iklal dan abd Rahem menyatakan langkah ini merupakan bentuk dukukangan kepada bupati Pamekasan, koin yang akan dikumpulkan sebanyak Rp 1 miliar Koin itu akan dikumpulkan dari seluruh warga Pamekasan, khususnya warga miskin baik dari kalangan abang becak, pencari Rumput, PKL, dan masyakat umum yang telah ikut berpartisipasi menyumbang koin, Dengan demikin Bupati Badrut Tamam berfikir bahwa kebijakan penghapusan TPP serta belum di cairkan nya itu salah dan menciptakan kesengsaraan baru di Pamekasan.
“Koin 1 miliar nanti hasilnya kita sumbangkan ke Badrut Tamam biar dia bisa membangun Pamekasan dari hasil sumbangan rakyatnya sendiri,” ujarnya sambil orasi penggalangan dana di areklancor sebelah selatan.
Dulhalim dan sujei menambahkan, kebijakan penghapusan TPP, tidak diikuti dengan kebijakan lainnya. Misalnya, pengurangan anggaran dana sharing dan dana untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Pamekasan. Dengan demikian, kebijakan penghapusan TPP tidak dapat respon apa-apa dari anggota dewan.
“Di balik diamnya 45 anggota dewan terhadap kebijakan Badrut Tamam, ada konspirasi jahat karena dana sharing dan dana Pokir dewan tidak dipangkas,” imbuh nya.
Sementara itu Aktivis sosial M.kholis SH, M.hum, terkait penghapusan TPP tersebut berpendapat bahwa Kepeminpinan Badrut Tamam dengan jargon Pamekasan Hebat itu, sejatinya merupakan cermin besar dalam melaksanakan pemerintahan yang bijak dan pro terhadap kepentingan rakyat, namun kenyataan di lapangan justru kepemimpinan Badrut Tamam selalu menuai kontroversi karena dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat dan hanya cendrung bermanuver dalam pencitraan diri saja.
Diantara kebijakan yang dianggap merugikan itu adalah penghapusan TPP tersebut yang mana di daerah lain justru TPP ini dinaikan. Tutupnya,(mwn/hf)
Tinggalkan Balasan